www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

PDAM Kotabaru Terancam Kolap, Ini Penjelasannya dari BPKP

Posted by On 6:13 AM

PDAM Kotabaru Terancam Kolap, Ini Penjelasannya dari BPKP

Berita Kotabaru

PDAM Kotabaru Terancam Kolap, Ini Penjelasannya dari BPKP

Bila tidak ada penyesuaian tgarif, tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang terus merugi, PDAM Kotabaru akan kolap.

PDAM Kotabaru Terancam Kolap, Ini Penjelasannya dari BPKPBANJARMASINPOST.co.id/helriansyahDirektur PDAM Kotabaru Noor Ipansyah melakukan pengecekan IPA Gunung Ulin dalam masa perbaikan. Selama perbaikan distribusi air tiga bulan kedepan akan terganggu.

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Eddie Sulistiady mengatakan, kondisi PDAM Kotabaru akan terus terpuruk.

Dijelaskan Eddie di acara sarasehan berlangsung di ruang pertemuan Hotel Grand Surya, Rabu (6/12/2017). Menurut dia, kondisi PDAM akan terus terpuruk karena tarif dasar air yang tidak seimbang dengan operasional.
"Jika tidak dinaikan tarif, pemerintah daerah harus memberikan subdisi atas selisih itu. Selisih harga pemulihan untuk mengembalikan ditambah 10 persen laba perusahaan," kata Eddie.

Baca: Inilah 10 Pengusaha Terkaya di Indonesia, Simak Usaha Apa Saja yang Dilakoni Mereka

Kata Dia, memang tidak ada sanksi dalam Permendagri 71 tahun 2016, bagi pemerintah daerah jika tidak melakukan penyesuai tarif. Namun yang jelas dalam kondisi itu PDAM Kotabaru akan terus terpuruk.

"Artinya ekuitas PDAM tergerus atau terus merugi setiap tahun," jelasnya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang terus merugi, PDAM Kotabaru akan kolap.

"Jadi pilihanya PDAM Kotabaru harus menaikan tarif atau subsidi, " ungkap Eddie.

Baca: Live Streaming Liga Champions Shakhtar Donetsk vs Manchester City : Nasib Napoli Ada di Laga Ini!

Sementara itu, Direktur PDAM Kotabaru Noor Ipansyah tidak menepis, kalau PDAM Kotabaru kolap.

"Pilihannya dua. Penyesuaian tarif atau subsidi. Apabila tidak disubsidi maka disesuaikan tarif. Bila tidak disesuaikan tarif maka disubsidi," jelas Ipansyah.
Pilihan terburuk, apabila di antara kedua pilihan tersebut tidak ditentukan. Maka kerugian seperti dipaparkan BPKP akan terus berlangsung.

"PDAM susah untuk berkembang. Terserah disubsidi atau tarifnya disesuaikan," tambahnya.

Hanya perlu menjadi catatan pula, sesuai aturan diatur dalam Permendagri 71 tahun 2016, Surat Keputusan (SK) tarif air dikeluarkan Bupati, terhitung mulai 1 Januari 2018 sudah harus dirubah.

"Ada penyesuaian tarif atau tetap tarif yang lama SK Bupati harus tetap diganti," tandasnya.

Penulis: Herliansyah Editor: Elpianur Achmad Sumber: Banjarmasin Post Ikuti kami di Janda Kaya Raya Mengaku Bangga Sudah Ditiduri 100 Pria Beristri, Begini Alasannya Sumber: Google News | Liputan 24 Kotabaru

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »